JAKARTA — Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari elemen mahasiswa. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut perombakan struktural dan evaluasi fundamental terhadap Kabinet Merah Putih.
Gerakan aktivis mahasiswa ini mengusung tajuk “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”. Aksi ini dijadwalkan berlangsung secara maraton selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga Rabu, 24 Juni 2026. Skala protes ini diprediksi meluas secara masif ke berbagai daerah di tanah air.
“Aksi akan dilakukan serentak di kurang lebih 300 titik di seluruh Indonesia,” tulis unggahan di akun Instagram resmi PB PMII, @pmiiofficial.
Untuk wilayah ibu kota, massa aksi mulai memadati titik kumpul sejak siang hari ini. Berdasarkan informasi kepanitiaan, demonstran terlebih dahulu mematangkan barisan di Sekretariat PB PMII yang berlokasi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya bergerak ke lapangan pada pukul 14.00 WIB.
Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyullah Cokro, mengatakan aksi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Menariknya, sempat terjadi perubahan peta gerakan di menit-menit terakhir sebelum aksi dimulai. Walau pada rencana awal massa hendak menduduki kawasan Patung Kuda di dekat Monas, pihak PB PMII akhirnya sepakat mengalihkan pusat demonstrasi ke depan gedung DPR/MPR RI di Senayan demi menjaga kondusivitas publik.
“Kami memindahkan titik aksi ke Gedung DPR RI. Nantinya peserta akan melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Senayan,” Ujar Shofiyulloh Cokro dalam menerangkan perubahan rute tersebut.
Langkah kritis PMII ini dipicu oleh kegelisahan mendalam atas peta jalan pemerintahan saat ini yang dianggap kehilangan kompas eksekusi. Manajemen kabinet yang gemuk dinilai tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Melalui pergerakan ini, PB PMII secara lugas menyoroti kinerja kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi PMII, arah kebijakan pemerintah saat ini tidak jelas. “Evaluasi total kabinet Marah Putih Prabowo-Gibran,” tegas pihak PMII dalam pernyataannya.
Dalam manifesto politiknya, PB PMII membawa lima tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemegang kekuasaan. Kelima poin tersebut meliputi:
Tegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945
Kembalikan Kepercayaan Publik
Perkuat Kemandirian Ekonomi Nasional
Reshuffle dan Efisiensi Struktur Kabinet Sesuai Kompetensi dan Otoritas.
Reset BGN, Bubarkan Koperasi Desa Merah Putih, dan Sejahterakan Guru.
Melalui lima resolusi tersebut, reformasi struktur kabinet dan pembersihan lembaga yang dinilai tidak produktif menjadi harga mati bagi massa. Aksi long march menuju Gedung Parlemen ini menjadi simbol runtuhnya pemerintahan Prabowo-Gibran di mata rakyat, sekaligus menjadi alarm keras bagi kabinet untuk segera berbenah atau menghadapi gelombang protes yang jauh lebih besar.
