JAKARTA – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini tengah berada dalam ancaman serius akibat lonjakan harga LPG nonsubsidi. Menanggapi kondisi yang kian menghimpit ini, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi nyata guna mencegah gelombang kebangkrutan di tingkat akar rumput.
Kaisar menilai bahwa kenaikan harga energi ini menciptakan beban ganda bagi para pengusaha kecil. Tanpa adanya dukungan dari otoritas terkait, ketahanan ekonomi masyarakat dikhawatirkan akan runtuh. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari pemberian bantuan langsung hingga kemudahan akses pembiayaan.
“Kenaikan LPG nonsubsidi ini tentu berdampak luas, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada energi tersebut dalam menjalankan usahanya. Kami meminta pemerintah segera turun tangan memberikan dukungan nyata agar UMKM tetap bisa bertahan,” ujar Kaisar saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta tersebut menyoroti situasi sulit yang dialami para pedagang, khususnya di sektor kuliner. Para pelaku usaha kini dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual yang berisiko mengusir pelanggan, atau mempertahankan harga lama namun mengorbankan margin keuntungan yang kian menipis.
Kaisar menggambarkan kondisi ini dengan sangat lugas: “Ibarat buah simalakama, itulah yang dirasakan pelaku UMKM saat ini. Khususnya usaha makanan yang sangat bergantung pada LPG. Ketika harga dinaikkan, mereka khawatir kehilangan pembeli. Namun jika tidak dinaikkan, margin usaha semakin tergerus. Ini jelas situasi yang memberatkan.”
Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Komisi VII mengusulkan agar pemerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta memastikan subsidi energi didistribusikan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, relaksasi cicilan perbankan dan kemudahan kredit menjadi hal krusial bagi UMKM yang saat ini mengalami tekanan likuiditas.
“Bantuan langsung bisa menjadi langkah cepat untuk menjaga daya tahan UMKM. Selain itu, relaksasi cicilan kredit juga sangat penting agar pelaku usaha tidak semakin terhimpit kewajiban finansial di tengah kenaikan biaya produksi,” tambah Kaisar.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam memitigasi dampak kenaikan harga LPG ini akan memicu efek domino negatif terhadap stabilitas nasional, termasuk potensi peningkatan angka pengangguran. Mengingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi, Kaisar menegaskan bahwa penyelamatan sektor ini adalah mandat yang tidak bisa ditunda.
“UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika mereka tidak diselamatkan, efek domino akan sangat luas. mulai dari penurunan konsumsi rumah tangga hingga terganggunya stabilitas ekonomi di tingkat lokal,” ucapnya dengan tegas.
Menutup pernyataannya, Kaisar kembali mengingatkan bahwa peran strategis UMKM dalam pengetasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja harus dijaga dengan kebijakan yang berpihak. “Pemerintah harus hadir memastikan UMKM tetap hidup, tumbuh, dan menjadi penopang utama ekonomi nasional,” pungkasnya.
