JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya risiko keamanan bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di kawasan rawan konflik.
Dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), Puan menegaskan bahwa evaluasi penugasan menjadi langkah penting agar keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau berbagai aspek mendasar sebelum melanjutkan penempatan pasukan di wilayah berisiko tinggi.
“Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” ujar Puan.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan misi, mandat operasi, kesiapan personel dan perlengkapan, hingga jaminan perlindungan maksimal bagi seluruh prajurit yang bertugas. Puan juga menekankan bahwa standar perlindungan itu harus mengacu pada praktik terbaik internasional dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi,” ucapnya.
Selain mendorong evaluasi, DPR juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di Lebanon. Ketiganya adalah Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon.
Puan menilai pengorbanan para prajurit tersebut merupakan bentuk nyata dedikasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Karena itu, ia menekankan pentingnya investigasi yang kredibel dan terbuka bersama PBB agar penyebab insiden dapat diungkap secara objektif.
“Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM,” imbuh Puan.
Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan menarik pasukan TNI dari misi United Nations Interim Force in Lebanon. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berpartisipasi dalam menjaga stabilitas global melalui misi perdamaian PBB.
Teddy mengatakan bahwa opsi penarikan pasukan tidak sedang dipertimbangkan pemerintah. Meski demikian, evaluasi internal maupun eksternal tetap dijalankan pasca-insiden yang menewaskan tiga prajurit tersebut.
“Tidak ada untuk ke situ (penarikan pasukan-red). Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar,” kata Teddy, dikutip dari Kompas.
Ia menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian internasional merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pemerintah, lanjutnya, tetap menaruh perhatian serius terhadap keselamatan personel TNI yang ditugaskan di luar negeri.
Pernyataan serupa, menurut Teddy, juga telah disampaikan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pentingnya perlindungan maksimal bagi prajurit penjaga perdamaian.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan dua kepentingan strategis yang harus berjalan beriringan, yakni komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan kewajiban negara menjamin keselamatan setiap personel yang bertugas di garis depan konflik.
