MEDAN – Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu tidak lagi sekadar menjadi tarik-menarik politik antara kepala daerah dan DPRD. Persoalan itu mulai menyentuh kepentingan yang jauh lebih konkret, keberlangsungan pelayanan publik dan pemulihan masyarakat pascabencana.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta konflik tersebut diselesaikan melalui mediasi. Ia mengingatkan bahwa pertarungan politik di tingkat elite tidak boleh membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Iya, kita utamakan mediasi. Mudah-mudahan selesai, karena yang kasihan masyarakat,” ujar Bobby, Rabu (9/9/2026). Pernyataan tersebut juga diberitakan Kompas.com dalam pemberitaan mengenai polemik pemakzulan Masinton.
Bobby menilai penyelesaian konflik menjadi semakin mendesak karena Tapteng masih menghadapi persoalan pemulihan pascabencana. Dalam situasi seperti itu, energi pemerintah daerah semestinya diarahkan untuk memastikan bantuan, pelayanan, dan pembangunan kembali berjalan, bukan tersandera konflik politik.
Wacana pemakzulan Masinton muncul setelah lima partai yang memiliki kursi di DPRD Tapteng NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Salah satu persoalan yang paling menonjol ialah rendahnya realisasi APBD 2026.
Kelima partai tersebut menyebut penyerapan anggaran hingga Agustus baru sekitar 30 persen. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Mereka juga mempersoalkan penanganan banjir serta distribusi bantuan yang dianggap belum optimal.
Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang sebelumnya menyatakan, “Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen,”.
Namun, angka tersebut mendapat bantahan dari kubu PDIP di DPRD Tapteng. Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP Disman Sihombing menyebut angka 30 persen merupakan data per Juni, bukan Agustus. Perbedaan data ini penting karena menjadi salah satu dasar argumentasi politik terhadap kinerja pemerintahan Masinton.
Ketegangan tersebut akhirnya mendorong pemerintah pusat turun tangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kemendagri telah mengirim tim ke Tapteng untuk memediasi hubungan antara Masinton dan sejumlah partai di DPRD.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana, iya (untuk mediasi),” kata Tito, Rabu (9/9/2026).
Langkah mediasi memperlihatkan bahwa persoalan tersebut mulai dipandang sebagai masalah tata kelola pemerintahan, bukan sekadar perselisihan politik lokal. Terlebih, Partai Gerindra kemudian menarik diri dari pernyataan bersama dan menegur Hazmi karena dinilai bergerak tanpa koordinasi dengan struktur partai.
Dalam konteks itu, pernyataan Bobby menjadi relevan: inti persoalan bukan semata apakah Masinton layak dimakzulkan, melainkan apakah konflik politik tersebut mampu dibuktikan melalui mekanisme konstitusional dan data yang terukur tanpa mengorbankan pelayanan kepada warga.
Bagi Tapteng, ukuran keberhasilan pemerintah maupun DPRD pada akhirnya bukan seberapa keras mereka berhadapan, tetapi seberapa cepat persoalan anggaran, bantuan bencana, dan kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan.
