JAKARTA – Sikap bungkam Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memicu kritik keras dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino secara terbuka menantang Gibran untuk hadir dan menghadapi sendiri persidangan terkait keabsahan syarat pendidikan ijazah SMA/SLTA sederajat miliknya, demi menjaga kredibilitas kekuasaan dan kedaulatan hukum.
Gugatan tersebut terdaftar secara resmi pada 10 September 2026, diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 12 pemohon lainnya. Dino menegaskan bahwa pengujian ini sangat krusial karena publik memiliki hak mutlak untuk menelusuri kualifikasi pemimpinnya serta memastikan tidak ada pelanggaran administratif maupun konspirasi dalam penetapan calon wakil presiden.
Menurut Dino, pengabaian terhadap kelayakan administrasi calon pejabat publik bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang merusak tatanan pemilu serta menista nilai-nilai demokrasi.
“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” tulis Dino di akun X pribadinya.
Ia menambahkan bahwa langkah Denny Indrayana seharusnya dijadikan momentum pembuktian kapasitas personal oleh Gibran.
“Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuk menilainya sendiri,” imbuhnya.
Berbeda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang pernah memberikan tanggapan saat diterpa isu serupa, Gibran hingga kini memilih pasif. Dino menilai sikap menghindar tersebut amat berisiko karena Gibran tampak menyandarkan pembelaan pada pihak luar yang sejatinya tidak memahami duduk perkara teknis mengenai dokumen pendidikannya.
Ketidakberanian untuk pasang badan di hadapan hukum publik dinilai Dino sebagai indikator rapuhnya kepemimpinan nasional dalam menghadapi krisis.
“Logikanya sederhana: Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang? We expect more from our leaders. Bagi yang sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pada Indonesia. Something to think about,” pungkas Dino.
Tuntutan agar Gibran angkat bicara kini menyeruak sebagai ujian transparansi moral. Keheningan pihak istana atas gugatan di Mahkamah Konstitusi ini memperluas keraguan publik mengenai integritas syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
