JAKARTA – Wacana spekulatif terkait percepatan Pemilu yang dihembuskan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memicu kritik tajam dari internal pendukung pemerintahan. DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai klaim tersebut bertentangan langsung dengan arahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, serta berpotensi menciptakan kegaduhan yang tak perlu di tengah masyarakat.
Sikap kritis tersebut disampaikan Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, usai melangsungkan pertemuan langsung dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi secara spesifik merespons wacana yang belakangan menyita perhatian publik tersebut. Bestari menegaskan bahwa narasi percepatan pemilu yang disebarkan Budi Arie sama sekali tidak merepresentasikan pandangan maupun sikap resmi Jokowi.
“Jadi bila mana ada hal yang seperti itu bersebarangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada kami, kami menganggap bahwa itu ya bisa saja itu kesalahan ngomong atau ngomong tidak pada tempatnya,” jelasnya, dikutip Selasa (1/9/2026).
Lebih lanjut, Bestari menyayangkan munculnya manuver komunikasi politik yang dinilai spekulatif tersebut. Menurutnya, fokus utama seluruh elemen pendukung saat ini seharusnya tertuju pada pengawalan agenda pemerintahan mendatang secara konsisten, bukan melempar isu yang memicu keraguan publik.
“Sehingga itu menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, di mana Pak Jokowi perintahkan kita untuk kawal Prabowo-Gibran dua periode. Tapi ada yang nyeletuk-nyeletuk dengan sengaja kemudian menyebarluaskan potongan omongan itu pada publik,” imbuhnya.
Polemik ini bermula dari beredarnya potongan video viral yang merekam pernyataan Budi Arie di hadapan para pendukungnya. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie mengklaim memiliki insting politik mengenai kemungkinan pelaksanaan pemilu yang lebih cepat dari jadwal semestinya pada 2029 mendatang.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan “Siap!” dari audiens.
Tak berhenti di situ, Budi Arie juga menyepadankan dinamika kondisi sosial-ekonomi nasional saat ini dengan krisis multidimensional pada era transisi Orde Baru menuju Reformasi periode 1997–1999, yang berujung pada percepatan Pemilu 1999.
“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” tandasnya.
Narasi membandingkan situasi nasional dengan krisis ekonomi masa lalu yang dilontarkan oleh tokoh organisasi kemasyarakatan ini dinilai sangat berlebihan dan kontraproduktif. Klarifikasi tegas dari pihak PSI menegaskan adanya jarak antara klaim pribadi figur relawan dengan arah kebijakan politik Joko Widodo yang sebenarnya.
