JAKARTA – Pasca-gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini kembali memanas. Penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi tersebut justru mempertegas jarak psikologis dan kultural antara warga Nahdliyin dengan elit kepengurusan PBNU di tingkat pusat.
Slogan “Ber-NU tanpa ber-PBNU” yang diusung oleh HRM Khalilur R Ab. S, atau yang akrab disapa Gus Lilur, kembali bergema keras. Wacana yang memisahkan antara pengamalan ajaran tradisi ke-NU-an dengan loyalitas terhadap struktur kepengurusan PBNU tersebut dinilai sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas konflik internal, praktek saling buka keburukan, hingga intrik politik penentuan posisi strategis kepengurusan di tubuh PBNU.
Gus Lilur menegaskan bahwa menjadi warga Nahdliyin sejati tidak mensyaratkan seseorang untuk tunduk atau meleburkan diri dalam struktur elit organisasi. Berada di luar struktur PBNU tidak mengurangi bobot ke-NU-an seseorang selama ia memegang teguh ajaran para kiai pendiri.
“Saya yang berguru pada banyak kiai alim di NU menolak dipimpin kiai awam. Ber-NU tanpa ber-PBNU,” kata Gus Lilur, Senin (14/9/2026).
Gus Lilur menuturkan bahwa gagasan tersebut sebetulnya telah dilontarkan sejak Januari 2022. Meski sempat menuai kritik dan sindiran, rentetan konflik pasca-Muktamar ke-34 di Lampung hingga puncaknya pada Muktamar ke-35 di Tambakberas membuktikan relevansi dari kekhawatiran tersebut. Ia menceritakan respons awalnya ketika gagasan itu dipandang sebelah mata oleh internal PBNU.
“Saya tertawain mereka sambil bergumam, kalian belum tahu,” ujarnya mengenang responsnya ketika pertama kali melontarkan slogan tersebut.
Fenomena ini kini memicu gelombang perlawanan kultural di tingkat akar rumput. Di kalangan warga Nahdliyin, muncul berbagai ungkapan turunan yang menolak dominasi struktural, seperti “Ber-NU selamanya ber-PBNU sekedarnya” serta istilah bahasa Jawa “Ber-NU saklawase ber-PBNU sekedare”.
Secara substansial, ke-NU-an menurut pandangan Gus Lilur terletak pada konsistensi menjalankan amaliyah dan tradisi keagamaan Islam yang diwariskan oleh para kiai rujukan keilmuan, bukan pada kepemilikan kartu anggota atau kepatuhan pada elit PBNU.
“Bermadzhab Syafi’iy, berakidah Asy’ariy, bertasawuf ala Imam Junaid Al-Baghdadiy dan atau Imam Al-Ghazali,” katanya.
Kritik tajam yang dilayangkan Gus Lilur juga menargetkan puncak kepemimpinan tertinggi PBNU, khususnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Nilai-nilai keilmuan dan kapasitas kepemimpinan Rais Aam dipertanyakan, terutama merujuk pada materi Pidato Penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan serta Pidato Pembukaan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.
Bahkan untuk membuktikan kerapuhan materi pidato kepemimpinan puncak PBNU tersebut, Gus Lilur mengonfirmasi bahwa dirinya secara khusus menginstruksikan timnya membuat video ulasan kritikan yang disampaikan oleh anak usia sekolah dasar (ibtidaiyah).
“Dua video Siti tersebut saya yang bikin, saya minta tim saya untuk membuat video tersebut,” ujarnya.
Melalui rilis kritik yang telah disebarluaskan ke puluhan media massa, Gus Lilur menyoroti kelemahan mendasar dalam pidato resmi Rais Aam, mulai dari persoalan tata bahasa keagamaan hingga keabsahan rujukan.
“Rais Aam awam, plagiat, salah pasang harkat,” katanya.
Sebagai sosok yang menempatkan diri sebagai warga NU sekaligus “kiai kampung”, Gus Lilur menegaskan bahwa posisinya yang belajar langsung kepada kiai-kiai alim NU memberikan legitimasi moral untuk terus melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan PBNU yang dinilai melenceng dari nilai keilmuan dan ajaran tradisi NU.
“Ber-NU tanpa ber-PBNU,” tandasnya.
