“Yang dipersoalkan publik bukan nominal santunan, karena nyawa manusia tidak memiliki nilai pengganti. Tetapi muncul pertanyaan etik yang serius ketika persepsi publik menangkap bahwa biaya keluar dari sistem pernah tampak lebih tinggi dibanding skema perlindungan atas risiko terburuk dalam sistem itu sendiri. Negara harus menjawab kegelisahan ini dengan transparansi, bukan normalisasi,” tegasnya.
DPP GPM berpandangan bahwa tragedi ini harus menjadi titik koreksi terhadap cara negara mendesain program pembangunan SDM. Program strategis desa tidak boleh diukur dari kemampuan menundukkan peserta melalui tekanan, melainkan dari kemampuan menghasilkan pengelola yang profesional, adaptif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu DPP GPM mendesak pemerintah untuk membuka dokumen dasar kebijakan pelatihan, mengaudit seluruh rantai pengambilan keputusan, mengevaluasi standar keselamatan peserta, serta menghentikan penggunaan pendekatan yang tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan jabatan.
“Jangan sampai negara mengulang kesalahan yang sama: ketika fungsi sipil dibentuk dengan logika komando, lalu risiko kemanusiaan dianggap sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi. Pembangunan desa membutuhkan kapasitas, bukan candu militeristik,” tutup Samuel Tampubolon.
