JAKARTA – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik yang mengganggu distribusi pangan dan energi dunia, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan melakukan diversifikasi sumber pasokan energi. Strategi ini menjadi bagian dari upaya besar penguatan ketahanan ekonomi nasional yang selaras dengan proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah adaptif sangat diperlukan agar stabilitas domestik tidak goyah oleh fluktuasi global. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperluas peta kerja sama energi ke negara-negara alternatif, termasuk Nigeria dan Gabon. Langkah ini diambil untuk memutus ketergantungan pada kawasan tertentu yang saat ini sedang mengalami kerentanan akibat disrupsi rantai pasok.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga dalam Seminar Nasional Aksesi OECD di Jakarta.
Selain mencari sumber baru di pasar global, pemerintah juga mengoptimalkan sektor hilir melalui mandatori pencampuran biodiesel dan peningkatan produksi bahan bakar olahan dalam negeri. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) tetap diberlakukan guna menjamin harga energi di tingkat masyarakat tetap stabil meskipun harga komoditas dunia melonjak.
Upaya penguatan ekonomi ini dipercepat melalui proses aksesi keanggotaan OECD. Penyelarasan standar regulasi dengan negara-negara maju diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global. Saat ini, proses tersebut telah memasuki fase peninjauan teknis yang intensif, yang memerlukan koordinasi kuat antarlembaga serta keterlibatan aktif sektor swasta.
Pemerintah juga menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk memastikan bahwa reformasi kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan standar OECD, Indonesia menargetkan transformasi menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, yang didukung oleh ekosistem teknologi maju seperti industri semikonduktor.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Airlangga.
Dukungan internasional pun terus mengalir, salah satunya dari Pemerintah Britania Raya melalui program Growth Gateway yang membantu penguatan kapasitas tim nasional dalam mengawal proses aksesi ini. Melalui sinergi antara kebijakan energi yang berani dan reformasi birokrasi berstandar global, Indonesia optimis mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih resilien.
