JAKARTA – Peta perpolitikan nasional kembali memanas menyusul rencana safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke 38 provinsi yang diinisiasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah ini dibaca sebagai strategi agresif PSI untuk memperkuat eksistensi sekaligus memicu respons tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mencium adanya upaya pemindahan gerbong kader di berbagai daerah.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengonfirmasi bahwa perjalanan domestik bertajuk “Indonesia Jokowi” ini bakal diinisiasi dari Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026, yang kemudian dijadwalkan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Bestari menegaskan agenda ini merupakan respons atas undangan warga sekaligus program safari sebagai mantan kepala negara.
“Jadi gini, bahwa 38 provinsi ini akan dikunjungi oleh beliau yang berdasarkan undangan maupun ada program safari beliau sebagai mantan presiden ya, Presiden ke-7, menyambangi masyarakat ya kan. Gitu, jadi nanti 38 provinsi itu didatangi gitulah,” ujar Bestari, Minggu (14/6/2026) dilansir dari Kompas.com.
Lebih jauh, PSI secara terbuka menyatakan bahwa Jokowi kini telah bertransformasi menjadi bagian dari partai mereka. Dalam safari tersebut, Jokowi juga diproyeksikan untuk menegaskan status politik barunya kepada publik agar tidak lagi dikaitkan dengan partai lamanya.
“Pak Jokowi sudah bersama PSI, namun tentu masyarakat harus lebih mengetahui dengan Pak Jokowi nanti ya kita harapkan itu menyampaikan kepada masyarakat, ‘saya sekarang di PSI’, begitu,” imbuh Bestari.
Mengenai posisi struktural, Bestari membocorkan bahwa Jokowi tinggal menghitung hari untuk diresmikan sebagai Dewan Pembina PSI melalui prosesi simbolis penjaketan resmi oleh Ketua Umum PSI.
“Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan Ketua Umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi,” tutur Bestari.
Langkah ekspansif PSI ini rupanya memicu pengawasan ketat dari PDI-P. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mensinyalir adanya gerakan bawah tanah yang memanfaatkan momentum ini untuk membujuk kader-kader mereka agar membelot ke PSI dengan iming-iming tertentu. Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, mengungkapkan pihaknya terus memantau pergerakan tersebut secara intensif.
“Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDI-P untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader,” tegas Deddy, Senin (15/6/2026).
Deddy juga menambahkan adanya rumor insentif finansial di balik ajakan berpindah partai tersebut, meski belum terverifikasi sepenuhnya.
“Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya,” sambungnya. Ia menduga pola perekrutan ini tidak hanya menyasar internal PDI-P, tetapi juga partai lain seperti Nasdem, Demokrat, dan PAN.
Kendati demikian, PDI-P menegaskan tidak gentar menghadapi manuver PSI. Deddy mengungkit kembali hasil pemilu sebelumnya sebagai tolok ukur bahwa pengaruh kekuasaan tidak serta-merta menjamin kesuksesan elektoral.
“Terus terang kami tidak takut. Pemilu kemarin, saat (Jokowi) di puncak kekuasaan dengan jaringan pemerintahan dan APH serta anggaran bansos APBN saja, mereka masih gagal masuk parlemen,” cetus Deddy.
Ia pun menegaskan status hukum Jokowi di internal PDI-P sudah final.
“Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi,” pungkasnya.
Menilai dinamika ini, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, berpendapat bahwa ketergantungan PSI terhadap daya pikat politik Jokowi sangat tinggi demi menjaga eksistensi partai di masa depan, khususnya menyongsong Pemilu 2029.
“Ini peristiwa besar bagi PSI ketika seorang Presiden ke-7 ingin masuk ke partai mereka. Mengingat Jokowi efek itu dibutuhkan untuk membuat PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air,” ulas Agung.
Menurutnya, kepastian posisi Jokowi sangat krusial untuk mengukur keselarasan kerja politik PSI ke depan.
“Sehingga ke depan apa pun yang diambil sikapnya oleh PSI, memang sesuai dengan standar kerja yang dipahami Pak Jokowi ketika berpolitik,” jelas Agung.
Di sisi lain, rencana pemilihan NTT sebagai salah satu destinasi awal dipandang strategis namun sekaligus menunjukkan penurunan skala pengaruh. Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai NTT menjadi target realistis bagi Jokowi untuk membangun basis kekuatan baru karena faktor sentimen positif masyarakat setempat yang masih terjaga.
“Karena itu, Jokowi memang lebih realistis menjadikan NTT sebagai kandang gajah. Sebab, kecintaan rakyat NTT masih relatif tinggi kepada Jokowi,” kata Jamiluddin. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa magnet politik sang mantan presiden kini tidak lagi sekuat saat ia masih memegang tongkat komando pemerintahan.
“Daya pukaunya sudah luntur dan secara politis bukan lagi menjadi panutan bagi mayoritas rakyat Indonesia,” tutup Jamiluddin.
