YOGYAKARTA – Dugaan skandal suap yang menerpa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) memicu kritik tajam dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Isu transaksional dalam gerakan moral mahasiswa ini dinilai mencederai independensi gerakan pemuda dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Kasus ini mencuat menyusul demonstrasi sejumlah fakultas UBK di Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026), yang menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah. Di tengah aksi, 15 perwakilan mahasiswa sempat diizinkan masuk ke Kantor Wakil Presiden untuk berdialog langsung dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Namun, seminggu setelahnya pada Senin (22/6/2026), sebuah rekaman video forum klarifikasi internal kampus viral. Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, secara blak-blakan mengaku telah menerima uang tunai Rp20 juta, yang disebut sebagai pencairan awal (20 persen) dari total komitmen Rp300 juta yang dijanjikan pihak luar.
Uang tersebut diberikan agar massa mengalihkan titik aksi dari depan Istana Negara ke depan Gedung DPR RI, meski pada pelaksanaannya instruksi pemindahan tersebut gagal total karena massa memilih bertahan di kawasan Istana.
Merespons fenomena ini, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengaku prihatin dengan moralitas aktivis masa kini yang dinilai rentan tergiur materi.
“Sangat menyedihkan kalau mahasiswa sampai mau dibayar untuk itu,” kata Mahfud saat memberikan keterangan di UGM Yogyakarta, Kamis (25/6/2026).
Meski demikian, Mahfud membeberkan bahwa praktik penyusupan maupun pendanaan aktivis bukanlah barang baru dalam sejarah pergerakan di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya saat masih menjadi mahasiswa di era Orde Baru, pelemahan gerakan juga masif terjadi, namun dengan pola yang berbeda. Dahulu, aparat menggunakan pendekatan intelijen di dalam tubuh organisasi mahasiswa.
“Zaman saya mahasiswa dulu sudah banyak kalangan mahasiswa yang aktivis namun merangkap intel,” kata Mahfud.
Hubungan Mahfud dengan rekan-rekan aktivis yang merangkap sebagai informan tersebut baru mencair kembali setelah rezim Orde Baru runtuh dan tumbang dari kekuasaan.
“Saat Orde Baru runtuh, hubungan saya dengan aktivis yang merangkap intel itu baru cair lagi. (Dia) mengaku memang menjadi intel yang dibayar. Kalau sekarang yang dibayar kan ganti buzzer,” urai Mahfud.
Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, pola intervensi kasar seperti yang terjadi di FH UBK sebenarnya jarang terjadi di masa lalu karena model perantara yang melibatkan kalangan alumni biasanya sangat mudah dideteksi dan diendus oleh kelompok mahasiswa lainnya.
“Model suap seperti di UBK itu juga ada, tapi arus kecil yang mudah ketahuan juga kan?” tutur Mahfud.
Menutup pandangannya, Mahfud mengingatkan bahwa kekuatan utama gerakan mahasiswa terletak pada kejujuran berpikir dan keteguhan sikap. Ia mengimbau generasi muda agar tetap solid dan waspada terhadap segala upaya pecah belah dari aktor-aktor politik luar, termasuk munculnya organisasi tandingan.
“Sebaiknya mahasiswa solid, jangan mudah dipecah-pecah, walau bakal ada tandingan, seperti BEM tandingan,” kata dia. Menurut Mahfud, perjuangan mahasiswa yang perlu dijaga adalah independensi dan objektifitasnya.
