MANOKWARI – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan manuver menarik di tengah menguatnya gelombang kritik dari kalangan akademisi. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, Gibran sengaja melibatkan lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengawal langsung program prioritas pemerintah di lapangan.
Langkah ini diambil tepat setelah aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026), yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Dalam pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 2026 di Lapangan Borarsi, Manokwari, Papua Barat, Gibran menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional telah bergeser. Pemerintah kini berkomitmen menerapkan pembangunan yang Indonesia-sentris, bukan lagi Jawa-sentris.
“Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Gibran, Sabtu (20/6/2026).
Mantan Wali Kota Solo tersebut memaparkan sejumlah bukti fisik intervensi pemerintah di luar Pulau Jawa, khususnya di Tanah Papua. Proyek strategis seperti jalan Trans Papua, fasilitas rumah sakit, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga distribusi program MBG diklaim menjadi bukti nyata pemerataan tersebut. Gibran juga mengapresiasi rampungnya pembangunan Lapangan Borarsi yang pada kunjungan sebelumnya di November 2025 masih dalam proses pengerjaan.
Namun, di balik narasi pemerataan infrastruktur tersebut, kehadiran lima mahasiswa yang diboyong langsung oleh Wapres menarik perhatian publik. Mereka adalah Daffa Ulhaq (UI), Keletus Sakaro (USD), Nolan Christopher Adam (UPH), Salsabila Maulida (ISBI), dan Rapid Bena Martin (Unsoed).
Gibran menyatakan bahwa pelibatan elemen mahasiswa ini merupakan langkah konkret untuk mengakomodasi kritik. Upaya ini ditujukan sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG dan Kopdes Merah Putih di daerah, sekaligus merespons lima tuntutan yang sebelumnya disuarakan mahasiswa dalam aksi protes di ibu kota.
Kendati pemerintah mengklaim pelibatan ini sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, langkah merangkul segelintir mahasiswa ke dalam rombongan resmi dinilai sebagai upaya strategis untuk meredam tensi politik dan resistensi gerakan mahasiswa yang sedang menghangat. Keberhasilan program-program ambisius ini kini dipertaruhkan pada sejauh mana transparansi pelibatan publik tersebut dapat menjawab kritik substansial dari massa aksi di jalanan.
