JAKARTA – Agenda audiensi resmi antara Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dengan delegasi mahasiswa kini berbuntut panjang. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) mendadak didera gejolak hebat setelah diterpa isu miring mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang pasca-pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Kejadian ini memicu gelombang protes dan mosi tidak percaya dari massa mahasiswa UBK sendiri serta pihak birokrasi kampus. Demi memulihkan nama baik institusi yang dinilai tercoreng, jajaran pengurus BEM FH UBK langsung dituntut memberikan klarifikasi secara terbuka.
Proses konfrontasi dan interogasi massal yang berjalan tegang tersebut bahkan disiarkan secara langsung oleh sesama mahasiswa melalui platform digital TikTok.
Dalam potongan video yang viral di media sosial, Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin, secara terbuka menyampaikan penyesalannya di hadapan forum mahasiswa.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” tutur Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin, dalam potongan video yang beredar.
Suasana forum sempat memanas ketika massa mahasiswa menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak pengurus BEM guna membersihkan kembali citra kampus mereka. Salah satu mahasiswa penanya dalam forum klarifikasi tersebut mencecar, “Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?”
Berdasarkan pengakuan personal sejumlah pengurus, mereka mengonfirmasi adanya penerimaan kantong dana dengan nominal berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per individu. Diketahui, saat menghadiri undangan mediasi tersebut, Abdi Maludin didampingi oleh rombongan delegasi yang berjumlah 15 orang mahasiswa.
Kendati demikian, kebenaran substantif dari aliran dana ini dinilai masih simpang siur dan belum dapat dipastikan secara mutlak. Pasalnya, pengakuan yang dilontarkan oleh pengurus BEM FH UBK tersebut diduga kuat berada di bawah tekanan situasi interogasi massal. Selain itu, beredar kabar burung bahwa skema distribusi kucuran dana tersebut mengalir ke figur mahasiswa yang berbeda-beda dengan nominal yang tidak seragam.
Polemik ini kian membara di jagat media sosial X. Akun informan publik @txtda***en melempar narasi mengejutkan dengan mengeklaim adanya dana suap terorganisasi yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp300 juta.
“Masih ingat mahasiswa yg di ajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya udah di setting. Malam ini (Selasa, 23 Juni) mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Spekulasi liar netizen tidak berhenti di situ. Akun @H***** bahkan menuding adanya keterlibatan institusi penegak hukum dalam membiayai gerakan mahasiswa tersebut, seraya menuntut agar oknum mahasiswa yang terlibat dikeluarkan dari kampus.
“Ternyata perwakilan BEM UBK kemarin, yang nemuin Gibran dibayar polisi guis, sekali lagi dibayar polisi dan beberapa mahasiswa menuntut dia untuk di ‘DO’ (Drop Out). Idealisme terlalu murah,” tuding akun tersebut.
Kasus ini sendiri berakar dari aksi unjuk rasa aliansi beberapa universitas—termasuk UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin—di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin (15/6/2026).
Saat itu, sekitar pukul 17.25 WIB, delegasi mahasiswa menerima undangan terhormat untuk masuk ke kompleks Istana Wapres guna menyerahkan draf aspirasi langsung kepada Wapres Gibran.
Hingga rilis ini diturunkan, informasi resmi mengenai kebenaran tuduhan tersebut masih belum dapat dipastikan secara mutlak. Keterangan resmi dan objektif dari pihak rektorat Universitas, pengurus BEM, perwakilan mahasiswa, maupun pihak Istana Wakil Presiden masih terus dinantikan guna meluruskan simpang siur informasi yang berkembang di publik.
