JAKARTA — Otonomi akademik dan kebebasan mimbar di institusi pendidikan tinggi kembali berada di titik nadir. Universitas Indonesia (UI) secara mendadak membatalkan izin penyelenggaraan Konsolidasi Nasional “Konferensi Republik: Jalan Menata Kembali Republik” yang sedianya digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/6/2026). Pembatalan sepihak ini memicu gelombang kecurigaan publik mengenai adanya intervensi politik berskala besar dari lingkaran dalam kekuasaan.
Sikap represif birokrasi kampus ini terendus dari perubahan sikap yang terjadi secara kilat. Padahal, pihak UI sebelumnya telah resmi menerbitkan izin penggunaan fasilitas berupa surat tugas sejak Rabu (24/6/2026). Pihak panitia pelaksana pun menegaskan seluruh mekanisme administrasi telah dipenuhi secara legal.
Namun, keputusan tersebut berubah total hanya berselang dua hari setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para rektor dalam agenda tertutup bertajuk ‘Sarasehan Kebangsaan’ di JCC, Senayan, Jumat (26/6/2026). Dalam pertemuan intensif selama lima jam tersebut, Presiden memberikan taklimat khusus yang diduga kuat menginstruksikan para pimpinan universitas untuk memperketat keamanan dan meredam gerakan kritis di lingkungan kampus.
Panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardhani, secara lugas menengarai adanya tekanan politik yang sistematis di balik keputusan UI tersebut. Ia menilai dalih administratif yang disodorkan birokrasi kampus hanyalah topeng untuk menutupi intervensi dari luar.
“Saya tidak akan bicara ke itu. Tetapi tendensi itu ada (intervensi pemerintah) karena awalnya UI sangat welcome,” tegas Jaleswari saat memberikan keterangan di Kampus UI Salemba, Minggu (28/6).
Lebih lanjut, Jaleswari menambahkan bahwa pembatalan sepihak ini tidak bisa dipisahkan dari konsolidasi tertutup antara Presiden dan pimpinan universitas. Upaya pemberangusun ruang diskusi sipil ini dinilai mencederai demokrasi dengan mengorbankan independensi institusi pendidikan demi kepentingan stabilitas semu.
“Ada pembatasan, ada pembatalan, mau tidak mau siapa pun orangnya pasti akan berpikir ini adalah bagian dari perintah itu. Atas nama stabilitas, atas nama keamanan, atas nama pembangunan,” cetus Jaleswari dengan nada kritis.
Dugaan intervensi ini diperkuat oleh pengakuan dari lingkaran internal kampus sendiri. Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, membenarkan bahwa pimpinan universitas dihujani telepon berkali-kali oleh pihak eksternal yang resah terhadap muatan politis serta potensi penggalangan massa dalam acara tersebut. Komunikasi intensif juga dilakukan dengan Rektor UI Heri Hermansyah sebelum kegiatan.
Menurut Razaan, dikutip dari Tempo, Rektor tidak melarang secara langsung melainkan mempertanyakan kegiatan tersebut karena desakan luar. Mengingat posisi Rektor yang sedang bertugas di luar negeri, keputusan pembatalan ini diduga kuat lahir akibat tekanan luar biasa yang menyasar jajaran birokrat UI yang ditinggalkan.
“Secara spesifik enggak meminta hal itu. Tapi implisit. Saya menduga eksternal resah karena dianggap konsolidasi massa dan ada unsur politis kuat,” ungkap Razaan seraya menegaskan, “Jadi saya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak kampus. Tapi eksternal ke UI.”
Meskipun dihantam pemblokiran ruang fisik, gerakan masyarakat sipil menolak tunduk. Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menegaskan konsolidasi nasional ini tetap berjalan memanfaatkan ruang digital (Zoom). Agenda ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik pertama di Yogyakarta pada 30 Mei lalu yang menyatukan ratusan aktivis dan akademisi. Yanuar menerangkan bahwa forum ini berfokus pada perumusan nilai gerakan, bentuk organisasi, dan mekanisme kepemimpinan kolektif.
“Ketiga akan membahas kepemimpinan. Jejaring atau koordinasi sipil tetap butuh mereka yang mau bekerja di depan dan di balik layar untuk memastikan komunikasi dan koordinasi terjadi tanpa memonopoli,” pungkas Yanuar.
Hingga siaran pers ini diturunkan, Direktur Humas dan Hubungan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan pihak kampus masih menyusun respons resmi, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan atas tudingan intervensi Istana ini.
