JAKARTA – Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “saking pintarnya jadi goblok” saat menghadiri perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) memicu gelombang sorotan publik. Berbagai kalangan menilai penggunaan gaya bahasa emosional tersebut menggeser fokus substansi kritik menjadi serangan personal terhadap kelompok intelektual, sekaligus memperlihatkan kecenderungan gaya komunikasi yang dinilai membahayakan iklim demokrasi.
Dalam pidatonya, Prabowo sebenarnya tengah menyoroti pentingnya kejujuran intelektual (intellectual honesty) dari para pakar saat menganalisis kebijakan pemerintah. Namun, diksi emosional yang terlontar justru lebih mendominasi ruang publik. Pergeseran narasi ini dinilai mengubah perdebatan objektif berbasis data menjadi persoalan pelabelan personal, di mana pemerintah seharusnya menjawab kritik melalui argumentasi ilmiah yang sepadan.
Dilansir dari BBC.com, pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai pengulangan umpatan dan diksi bernada serangan oleh kepala negara mengindikasikan resistensi yang mengkhawatirkan terhadap pandangan kritis.
“Ini satu langkah menuju otoritarian,” ujar Nicky Fahrizal.
“Karena dalam rezim otoritarian tidak boleh ada suara yang berbeda. Semua harus disatukan suaranya. Ini yang menurut saya berbahaya,” ujarnya.
“Namun, bagi Pak Prabowo [kritik] menjadi sangat personal matters banget. Orang mengkritik kebijakan dia dianggap menyerang personal,” cetusnya.
“Padahal Anda sebagai Presiden, membuat kebijakan, justru orang mengkritisi karena itu adalah dimensi publik.”
Langkah merespons kritik menggunakan istilah bermuatan negatif juga dinilai berdampak buruk bagi perkembangan ilmu pengetahuan di tanah air. Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, menyoroti bagaimana pelabelan tersebut dapat mendegradasi peran pakar yang menjalankan fungsi pengawasan (check and balances) terhadap berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Sudah 50.000 orang keracunan MBG, kemudian kopdes memaksa dana desa yang seharusnya membangun desa tapi dipakai untuk bikin kopdes,” paparnya.
“Belum lagi masalah pengangguran, kualitas guru buruk karena kesejahteraan buruk, itu artinya kehancuran Indonesia akan terjadi. Dan kita yang melancarkan fungsi check and balances dikatakan goblok. Buruk sekali negara kita,” kata Sulistyowati.
Di sisi lain, kebiasaan menyampaikan pandangan secara konfrontatif diduga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal pemerintahan. Pakar politik Firman Noor berpendapat bahwa minimnya tradisi debat sengit di lingkaran terdekat presiden berkontribusi pada cara merespons kritik di ruang terbuka.
“Prabowo tidak terbiasa dengan adu argumentasi yang sengit. Sehingga dia melihat men-challenge sebuah ide adalah hal yang aneh gitu,” kata Firman Noor.
“Sehingga dia merasa benar, dan tidak menerima ada celah,” kata Firman.
“Jadi riset dan kajian ilmiah tidak menjadi menu utamanya,” ujar Firman.
Kendati demikian, gaya penyampaian blak-blakan tersebut dianggap tidak secara langsung berkolerasi dengan tindakan pengekangan secara hukum atau fisik. Pakar politik Bawono Kumoro mengamati bahwa pendekatan tiap pemimpin negara memang berbeda-beda dalam menghadapi pengkritik, meski penuturan kata-kata keras tetap memiliki risiko politik tersendiri.
“Tidak ada profesor yang kritis terhadap Pak Prabowo kariernya dihambat, atau Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang berkontribusi pada menyempitnya ruang-ruang sipil,” ucap Bawono.
“Mungkin kalau sekali atau dua kali, masih sebatas hiburan ya, tapi kalau lebih dari empat kali saya khawatir lahir sentimen negatif publik yang besar,” kata Bawono.
Pada akhirnya, sebuah sistem pemerintahan demokratis memerlukan ruang pembuktian yang adil melalui adu data dan keabsahan fakta. Hubungan antara kekuasaan dan kelompok akademisi idealnya mengedepankan kualitas argumentasi untuk menghasilkan kebijakan publik yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
