Kehadiran formasi baru di lingkaran eksekutif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin gemuk menuai sorotan kritis. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mempertanyakan urgensi penambahan jabatan berlapis, mulai dari wakil menteri koordinator hingga membludaknya jumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang dinilai kontradiktif dengan semangat awal efisiensi anggaran dan birokrasi.
Secara prinsip, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, ia menekankan agar setiap kebijakan pengangkatan jabatan publik harus diukur dari tingkat urgensi serta kontribusinya secara nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis pada Sabtu (03/20/2026).
Lebih lanjut, Anggota Komite II DPD RI tersebut secara khusus menyoroti kejanggalan struktural dengan hadirnya jabatan wakil menteri koordinator. Menurutnya, posisi wakil di tingkat koordinasi dinilai tidak lazim dan justru berisiko memperpanjang rantai birokrasi yang seharusnya dipangkas.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegas Gus Hilmy.
Kritik serupa juga diarahkan pada barisan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang jumlahnya dinilai terlalu masif di tengah gemuknya struktur kementerian dan wakil menteri saat ini. Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menilai, jika negara sewaktu-waktu membutuhkan masukan strategis yang bersifat khusus, Presiden tidak perlu melembagakannya menjadi jabatan permanen yang gemuk.
