“Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka. Mengapa sedemikian banyak untuk mereka semua ditetapkan?” kritik Gus Hilmy.
Kondisi penambahan dan pelebaran struktur birokrasi ini, menurut salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai komitmen awal pemerintah terhadap efisiensi anggaran yang sempat digaungkan.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” imbuh Gus Hilmy.
Lebih jauh, Gus Hilmy mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan pengangkatan pejabat negara bukanlah sekadar formalitas struktur atau bagi-bagi posisi. Di antaranya adalah dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
Jika pembengkakan birokrasi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik, penekanan angka kemiskinan, serta kestabilan ekonomi masyarakat bawah, maka langkah tersebut kehilangan legitimasi substantifnya.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.
